Sumber : Fred K
Editor : JFR
Radarnkri.com, BANTAENG – Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah mengharapkan agar tatakelola pemerintahan desa di Sulsel dilakukan secara transparan (terbuka) dengan melibatkan partipasi publik sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan.
Kepala desa yang berkarya baik pasti akan dicintai rakyatnya dan tidak terganggu dengan hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban karena telah mengelola dana desanya secara akuntabel.
Gubernur Nurdin Abdullah mengemukakan itu saat Bimbingan Teknis Ketebukaan Informasi melalui penguatan PPID desa dengan standarisasi layanan keterbukaan informasi publik desa di Kabupaten Bantaeng, Sulsel, Rabu.
Hadir unsur Forkopinda, para bupati, sejumlah OPD, para camat, kepala desa, sekretaris desa se Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Jeneponto yang berjumlah 650 orang.
“Saya ingin para kepala desa dijaga agar mereka tetap tenang dan fokus untuk melakukan inovasi-inovasi dalam upaya memajukan desanya,” ujarnya.
Menurut Gubernur, salah satu strategi pendekatan percepatan pembangunan di Sulsel adalah pendekatan pencepatan pembangunan yang berbasis pedesaan.
Jika desa dikelola dengan berbagai inovasi maka akan menghadirkan tatakelola yang maju dan dipastikan percepatan pembangunan akan dapat dipacu untuk menghadirkan kemajuan dan kesejahtraan rakyat.
Terkait dengan lomba desa, ucap Gubernur, akan dinilai secara objektif. Tim penilai tidak perlu dilayani agar faktor pelayanan kepada tim bukan menjadi penyebab desa tersebut juara. Kita tidak mau keberhasilah kamuflase, tetapi kita ingin benar ada prestasi sehingga desa itu memenangkan lomba desa.
“Saya akan memberikan reward kepada desa yang juara dana Rp.1 M (juara pertama), juara dua Rp.750 juta dan juara tiga Rp.500 juta sebagai upaya memotivasi desa untuk berpacu,” ujarnya.
Bahkan para kades diminta untuk penyusun perencanaan menyesuaikan dengan potensi desa dengan progran unggulan Provinsi Sulsel yaitu pembangunan infrastruktur, optimalisasi hilirisasi pertanian, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang makin baik, pengembangan pariwisata dan merawat lingkungan.
Kalau desa memiliki perencanaan yang baik dan sejalan dengan prioritas provinsi maka desa itu bisa mendapatkan kucuran dana bukan hanya dana desa (ADD) tetapi juga dana bantuan provinsi ke kabupaten yang diteruskan ke pemerintahan desa. Artinya kita melakukan kolaborasi bukan hanya dengan kabupaten tetapi juga langsung dengan pemerintahan desa, ucap Gubernur.
Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Andi Hasdullah sebagai penyelenggara Bintek menambahkan, keterbukaan informasi publik desa menjadi pintu masuk untuk lahirnya tatakelola pemerintahan desa dengan baik karena terjadi interaksi dan partisipasi publik desa dalam membangun desa, rakyat di desa merasa memiliki, akan bangga dan rakyat akan menjaga capaian hasil pembangunan desanya. Sehingga akan lahir apa yang disebut pemberdayaan masyarakat.
Acara ini akan dilanjutkan gelombang berikut untuk menyasar 20.225 desa di Sulsel untuk kita kawal bersama dalam menghadirkan desa yang terbuka transparan, melahirkan desa maju dan mandiri di Sulsel, ujar Hasdullah. (PR/FK).
