Makassar, (Radarnkri.com) –
Heboh seputar Munculnya Kerajaan Agung Sejagad ( KAS) sudah merambah negara luar. Salah satu kerabat Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon , Ustadz NURIDZI Muhafidzin Hadiningrat ( 54) yang kini bermukim di Bunut Negeri Brunei Darussalam mengabarkan kepada Jurnalis MenaraMadinah Biro Sulawesi di Makassar melalui Saluran Selulernya ( 16/1/2020).
Ustadz Nuridzi Muhafidzin Hadiningrat adalah salah satu kerabat Kasepuhan Cirebon, putra dari Panglima Perangnya Kasepuhan tempo.dulu.
Menurutnya, kira kira setahun sebelum heboh, Raja Agung Sejagad pernah minta dukungan kepada kerabat Keraton kasultanan Cirebon, baik Kasepuhan, Kanoman dan Keprabon Cirebon. Namun oleh pihak kerabat Kasepuhan Cirebon, tidak ditanggapi bahkan disuruh menghubungi ustadz Nuridzi di Brunei Darussalam.
Pada dasarnya kami masih ingat sejarah, leluhur kami di Tlatah barat khususnya Pelajaran pernah diruntuhkan pasukan Gajahmada dari Majapahit. Maka ketika ada yang mengaku pewaris kerajaan Majapahit, minta dukungan moril ke kerabat Cirebon, tidak kami respon”, katanya. Totok ( sang calon Raja waktu itu) kabarnya juga menghubungi Raja Tiworo asal Kesultanan ToliToli “, kata Nuridzi.
Hebohnya berita Kerajaan Agung Sejagad, yang kini kasusnya sedang ditangani Kepolisian Polda Jateng dan Polres Purworejo , menjadi perhatian warganett di luar negeri. Karena berita tersebut online di YouTube”, terang kerabat Kasepuhan Cirebon yang sudah puluhan tahun menetap di Brunei sebagai Ustadz ini.
Ustadz Nuridzi juga wanti wanti kepada masyarakat, jangan mudah percaya dengan ajakan iming iming harta pangkat jabatan , apalagi membawa bawa nama besar Kerajaan masa lalu. Semua harus jelas sanad silsilah dan keabsahannya. Sebab menurutnya keberadaan kerajaan, keraton, kasultanan sekarang beda dengan dahulu sebelum kemerdekaan. Apalagi bila ada kewajiban membayar sejumlah uang, untuk meraih jabatan pangkat lambang kerajaan serta imimng iming gaji bulanan berupa uang Dollar , hati hati saja”, tandasnya.
Saat ini kerajaan yang masih dilestarikan, sebatas menjadi aset nasional bidang cagar budaya destinasi wisata sejarah , tidak lagi memiliki kekuasaan absolut atas wilayahnya sebagaimana dulu. Semua sudah sepakat, sehati, menyatukan diri dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia ( NKRI).
Sumber : Syamsul Hadi
